RumahMigran.com – Koalisi pendukung Prabowo-Sandi yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan.
Prabowo menyerahkan sepenuhnya langkah politik selanjutnya kepada partai-partai penyokongnya: Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya. Sebab, pilihan politik mereka kemungkinan besar akan berbeda-beda, seiring dengan suhu politik yang semakin memuncak pasca diumumkannya kemenangan Jokowi-Ma’ruf oleh Mahkamah Konstitusi.
Pilihan sulit itu sekarang terbentang bagi partai-partai koalisi pendukung Prabowo – Sandi. Setelah kekalahan di Mahkamah Konstitusi, hanya ada dua pilihan bagi partai-partai itu: Berkoalisi dengan Jokowi atau memilih jalan perang, jadi oposisi.
Koalisi Prabowo-Sandi resmi dibubarkan setelah mendapatkan banyaknya masukan dari kader-kader dan tokoh partai yang menginginkan pilihan politik yang tidak lagi memungkinkan untuk terus bersama dalam satu koalisi.
Bubarnya koalisi ini dibicarakan dalam pertemuan beberapa petinggi partai koalisi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2019. Para tokoh sepakat untuk membuat pernyataan tentang koalisi Prabowo-Sandi yang resmi dibubarkan.
Prabowo memimpin pertemuan itu. Hadir di sana para petinggi partai koalisi Prabowo, seperti Presiden PKS Sohibul Iman, SekJen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Selain mereka hadir pula Amien Rais, Salim Segaf Al Jufri, Titiek Soeharto, dan Ketua BPN Prabowo yakni Djoko Santoso. Tak ketinggalan Ketua Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii.
Mereka mengelilingi meja rapat yang dibentuk persegi panjang. “Pertemuan berlangsung secara akrab dan dalam suasana kehangatan yang amat bagus,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Muzani ikut hadir bersama beberapa petinggi Gerindra.
Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 WIB itu rampung menjelang maghrib. Lima sekretaris jenderal dan Dahnil Anzar kemudian mengumumkan bahwa Prabowo telah resmi membubarkan koalisi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menganggap upayanya di pilpres 2019 rampung seiring dengan diketoknya putusan MK yang menolak seluruh permohonan, malam sebelumnya.
“Tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, selesai,” kata Muzani. Prabowo juga mempersilakan setiap partai untuk menentukan langkah politiknya masing-masing.
Keinginan agar koalisi Prabowo ini tetap bersama lima tahun ke depan bukan tak ada. Amien Rais misalnya, ingin tetap bersama menghadapi agenda politik yang akan datang.
Menurut politikus Gerindra, Andre Rosiade untuk sementara mereka berencana membentuk koalisi informal dalam bentuk kaukus dan memelihara komunikasi lewat acara coffee morning. Namun dalam forum itu juga mengemuka peluang kerja sama di pemilihan kepala daerah serentak tahun depan.
Perjuangan bersama itu masih menemui jalan terjal. Selepas putusan MK, sikap politik partai pendukung Prabowo masih abu-abu seperti Demokrat yang terang-terang kini banyak membela kubu pemerintah dalam berbagai statemennya. Hanya PKS yang tegas bersikap ingin tetap berada di kubu oposisi.
Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat belum jelas arahnya. Langkah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang terus mendekati Jokowi dianggap bagian dari usaha partai ini merapat ke pemerintah untuk lima tahun mendatang.
Adapun komunikasi Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi juga dipandang sebagai langkah partai Demokrat yang ingin berlabuh ke kubu Jokowi.
Ahmad Muzani mengatakan wacana rekonsiliasi yang acap dilontarkan kubu Jokowi mestinya tak sekadar dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, yang utama dari rekonsiliasi ialah jangan ada lagi dendam, perasaan kalah-menang, kuat-lemah atau dilemahkan.
Andre Rosiade mengklaim hingga saat ini belum ada kesepakatan apa pun antara Prabowo dan Jokowi. Namun dia berujar, dalam pertemuan dengan elite koalisi pada Jumat lalu Prabowo memang menyatakan akan bertemu dengan calon presiden inkumben itu.
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut juga berjanji akan memberitahukan apa saja hasil pertemuan nanti. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berpandangan partainya tak mesti bergabung dengan pemerintah untuk berkontribusi bagi bangsa.
Wakil Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat ini menilai Gerindra bisa menjadi penyeimbang dan pengawas bagi pemerintah nantinya. “Perjuangan untuk bangsa dan rakyat tidak selalu dalam bentuk bergabung dengan pemerintah,” kata Sodik kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.
Partai Amanat Nasional juga tak terburu-buru menyatakan sikap merapat ke koalisi pemerintah. Partai berlambang matahari terbit ini baru akan menggelar rapat kerja nasional untuk menentukan sikap politik ke depan.
Meski sebelumnya juga menjadi salah satu partai di koalisi Jokowi-Jusuf Kalla, sejumlah pihak menganggap PAN terganjal oleh sikap Amien Rais yang kerap keras mengkritik pemerintah.
Seorang sumber di internal PAN menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menemui Amien untuk melunakkan sikapnya. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku tak mengetahui perihal ini, tetapi dia berujar Zulkifli memang selalu berkonsultasi dengan semua senior partai.
Amien, kata Eddy, juga sudah menerima hasil putusan MK yang menyatakan Prabowo kalah. “Itu fakta hukum tak terbantahkan,” kata dia.
WaSekJen PAN Saleh Partaonan Daulay menilai Amien masih tetap pada pendiriannya selama ini. Namun dia berujar bahwa semua pandangan akan ditampung dan dibicarakan dalam rakernas nanti.
“Pak Amien sejauh yang saya lihat konsisten dengan sikapnya seperti yang kemarin-kemarin. Namun kan belum diputuskan sikap kami yang mana,” kata Saleh.
Di sisi lain, Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya memiliki kesamaan visi dengan Jokowi. Dia juga menganggap besar kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah mendatang.
Ditanya perihal sikap politik partai, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief tak banyak berkomentar. “Rehat dulu wkwk,” kata Andi melalui pesan singkat kepada Tempo. Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik. Rachland mengatakan masih ada banyak waktu hingga pelantikan presiden terpilih pada Oktober nanti.
SekJen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan akan melapor ke partai terlebih dulu ihwal koalisi pengusung Prabowo-Sandi yang dibubarkan. Selanjutnya, kata Hinca, majelis tinggi partai yang diketuai SBY akan menggelar rapat untuk menentukan sikap politik.