RumahMigran.com – Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengaitkan rencana rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo dengan kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq.
Menurut Dahnil, pemerintah selayaknya memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air dari Arab Saudi sebagai syarat rekonsiliasi.
Menanggapi pernyataan Dahnil Anzar, Golkar menilai pernyataan Dahnil tersebut telah salah kaprah soal rekonsiliasi politik.
Politisi Golkar, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan jika rekonsiliasi politik harus dipahami dengan maksud untuk negosiasi kasus hukum, semakin salah kaprah. Kita ini negara hukum, hukum itu harus ditegakan kepada siapa saja tak terkecuali,” kata Ace Hasan kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019).
Ace mengatakan jika Habib Rizieq tidak merasa bermasalah dengan hukum sepatutnya pulang saja ke Indonesia. Dia juga menyebut Habib Rizieq, dapat kembali kapan saja ke Tanah Air dari Arab saudi. Dan syarat rekonsiliasi dengan memulangkan Habib Rizieq, menurut Ace adalah hal yang naif.
Baca Juga: Dibalik Spanduk Lucu “Gedung Ini Jadi Warung Pecel”, Saat Demo Mahasiswa Di Malang
“Kalau Rizieq Shihab mau pulang ya pulang saja. Kalau dia tidak merasa bersalah secara hukum, hadapi saja dengan pulang ke tanah air. Tidak perlu diistimewakan segala. Katanya equality before the law,” ucap Ace.
“Kalau persoalan hukum, kita harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum jangan diintervensi persoalan politik,” sambungnya.
Ace mengatakan Jokowi sudah berulang kali menyampaikan sangat terbuka bertemu Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, waktu pertemuan keduanya menunggu momen yang tepat.
“Ajakan pertemuan itu kan sudah disampaikan Pak Jokowi. Soal kapan waktunya, pada saatnya akan ada pertemuan dalam momen yang tepat,” tutur Ace.
Baca Juga: Temuan Disindir Pengacara Novel Baswedan, TGPF Disebut Canggih Cepat Dapatkan Hasil
Ace mengaku tidak setuju jika rekonsiliasi terjadi karena adanya pembagian kursi menteri pada kabinet yang akan datang.
Dia mengatakan bahwa rekonsiliasi ditujukan untuk menjaga situasi politik di Indonesia pascapemilu.
“Dengan silaturahmi itu akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai bangsa kembali menyatu. Dibutuhkan suasana yang kondusif untuk menjaga situasi politik Indonesia,” kata dia.
semakin tak karuan karena mengaitkan dengan memulangkan Habib Rizieq.
(Image: Abadikini.com)
Selain itu, Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menganggap pembahasan rekonsiliasi semakin tak karuan karena mengaitkan dengan memulangkan Habib Rizieq. Sukmo tidak ingin rekonsiliasi menjadi tawar-menawar kasus hukum.
“Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ditegaskan berkali-kali tidak ada hal khusus yang menjadi faktor harus rekonsiliasi, karena keduanya adalah sahabat baik. Just matter off time untuk bersama sama kembali membahas masalah bangsa, jadi jangan dibuat bergaining apalagi jika itu terkait kasus hukum di republik ini,” jelas Sukmo.
Baca Juga: Syarat Pemulangan Habib Rizieq Untuk Rekonsiliasi, Waketum PAN Bara Hasibuan Menolak
Sukmo menambahkan Jokowi tidak pernah ada masalah dengan ulama, termasuk Habib Rizieq. Jokowi tidak akan ikut campur kasus hukum.
“Pak Jokowi tidak ada masalah dengan ulama manapun termasuk Habib Rizieq Syihab, tetapi bukan berarti beliau ikut campur jika ada kasus hukum. Yang paling utama sekarang ini masyarakat harus kembali bersatu dalam kerakyatan membangun bangsa dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Makruf Amin,” tutur Sukmo.
Dahnil melemparkan wacana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq. “Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia,” tulis Dahnil dalam akun Twitter-nya, Jumat (5/7).
Wacana yang disampaikan Dahnil itu didukung oleh PA 212. FPI sendiri mengatakan bakal berkomunikasi dengan Habib Rizieq sendiri terkait wacana yang disampaikan Dahnil tersebut.
“Itu hak Pak Dahnil, tapi kan yang bersentuhan langsung Habib Rizieq. Akan konfirmasi dulu,” kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, Jumat (5/702019).
