RumahMigran.com – Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menerima ide pemulangan Habib Rizieq Syihab sebagai syarat rekonsiliasi. Sebab syarat rekonsiliasi dinilai hanya akan menjadi preseden buruk bagi pemilihan presiden berikutnya.

“Mengenai syarat pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada presiden untuk tidak menerima persyaratan tersebut, sebab hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya,” ujar Bara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ide rekonsiliasi dengan pemulangan Habib Rizieq adalah dua hal yang berbeda. Menurut Bara, seharusnya pihak yang kalah tak mengajukan syarat-syarat tertentu untuk rekonsiliasi.

“Jika hal itu dikaitkan dengan persyaratan, yang di dalam hal ini adalah mengenai pemulangan Habib Rizieq, itu merupakan suatu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut. Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah,” kata Bara.

“Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini memang belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Pak Prabowo,” imbuh Bara.

Baca Juga: Gugatan Kubu 02 Ditolak MA, Apa Kata TKN?

Bara mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Habib Rizieq adalah murni masalah hukum, maka harus ditangani secara hukum tak bisa dikaitkan dengan masalah politik.

Jika Presiden Jokowi mengabulkan pemulangan Habib Rizieq, menurut Bara, hal itu akan menimbulkan kesan kasus Habib Rizieq adalah bagian dari politik.

“Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik, dan itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus, dan ada banyak kasus yamg dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum gitu,” jelasnya.

Bara menilai pemulangan Habib Rizieq yang diajukan sebagai syarat rekonsiliasi sama sekali tidak etis. Menurutnya, rekonsiliasi harusnya tidak mensyaratkan apa-apa.

“Sama sekali tidak etis, dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa. Jadi semacam kita secara simbolis pihak yang kalah memberikan selamat dan kemudian menyatakan bahwa ia siap bekerja sama untuk mendukung keberhasilan pemerintahan baru tanpa ada persyaratan apa-apa,” tegasnya.

Baca Juga: DPR dan KPU Sepakat, Pilkada Serentak 23 September 2020

Mengubur Dendam Politik

Dahnil Anzar Simanjuntak mengaitkan kepulangan Habib Rizieq dengan proses rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Menurut Dahnil pemulangan Habib Rizieq merupakan salah satu cara untuk mengubur dendam politik di Pilpres 2019.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga menegaskan pemulangan Habib Rizieq juga menjadi salah satu syarat rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi. Namun, menurutnya, masih ada banyak hal lain yang menjadi pertimbangan dalam proses rekonsiliasi.

“Ya keseluruhan, bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang,” kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Pihak Istana pun telah menyatakan pemerintah tak ada masalah jika Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin bingung jika pemerintah yang harus memulangkan Habib Rizieq.

“Yang sekarang jadi beban itu mengapa harus presiden atau pemerintah atau Istana yang ditugasi untuk memulangkan Habib Rizieq, di mana, apa logika, konstruksi berpikir kayak apa itu?” ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (10/7).

Baca Juga: Trailer Resmi Gundala Karya Joko Anwar, Dirilis Hari Ini