RumahMigran.com – Migrasi dan Hak Asasi Manusia akhir-akhir ini semakin sensitif diperjuangkan. Diperkirakan 258 juta orang, sekitar 3 persen dari populasi dunia, saat ini tinggal di luar negara asalnya, banyak di antaranya yang migrasinya ditandai oleh berbagai tingkat paksaan.
Meskipun para migran memilih untuk meninggalkan negara asal mereka setiap tahunnya, namun semakin banyak migran juga terpaksa meninggalkan rumah mereka dikarenakan berbagai alasan yang kompleks seperti kemiskinan, kurangnya akses layanan kesehatan, pendidikan, air, makanan, perumahan, dan konsekuensi dari degradasi lingkungan dan perubahan iklim, serta pendorong pemindahan paksa yang lebih ‘tradisional’ seperti penganiayaan dan konflik.
Sementara migrasi adalah pengalaman positif dan memberdayakan bagi banyak orang, semakin jelas bahwa kurangnya tata kelola migrasi berbasis hak asasi manusia di tingkat global, regional dan nasional mengarah pada pelanggaran rutin hak-hak migran dalam perjalanan, di perbatasan internasional, dan di negara tempat mereka bermigrasi.
Para migran dalam situasi yang tidak teratur cenderung rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan marginalisasi, seringkali hidup dan bekerja dalam bayang-bayang, takut untuk mengeluh, dan menyangkal hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka.
Pelanggaran HAM terhadap migran dapat mencakup penolakan hak-hak sipil dan politik seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau kurangnya proses hukum, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas kesehatan, perumahan atau pendidikan.
Baca Juga: Pemerintah Tiongkok Sebut Para Demonstran Hong Kong Adalah Teroris!
Pengingkaran hak-hak migran seringkali terkait erat dengan hukum diskriminatif dan sikap prasangka atau xenofobia yang mendalam.
Dalam konteks ini, OHCHR bekerja untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia semua migran, terlepas dari status mereka, dengan fokus khusus pada perempuan, laki-laki dan anak-anak yang paling terpinggirkan dan berisiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
OHCHR mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk migrasi, yang menempatkan migran di pusat kebijakan dan tata kelola migrasi, dan berupaya memastikan bahwa migran dimasukkan dalam semua rencana aksi dan strategi nasional yang relevan, seperti rencana penyediaan perumahan umum atau strategi nasional untuk memerangi rasisme dan xenofobia.
